Foto : Dok Kemenkeu
Jakarta, Poinpenting — Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) telah mengelola dana sebesar US$1,3 miliar dari donor dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sejak berdiri. Dana tersebut mendukung berbagai program perlindungan lingkungan di Indonesia, mulai dari rehabilitasi ekosistem mangrove hingga pengelolaan karbon dan pendanaan risiko bencana.
Dalam peringatan hari ulang tahun ke-7 BPDLH pada Jumat (9/10), Menteri Keuangan Suahasil Nazara menekankan pentingnya kredibilitas lembaga tersebut. Menurutnya, BPDLH perlu menghubungkan sumber pembiayaan, terutama dari mitra internasional, dengan kebutuhan nyata perlindungan lingkungan di Indonesia.
BPDLH Kelola Dana untuk Program Lingkungan
Sejak berdiri, BPDLH mengonsolidasikan berbagai sumber pendanaan untuk mendukung agenda lingkungan hidup nasional. Dana yang dikelola lembaga ini mendukung sejumlah program, termasuk rehabilitasi ekosistem mangrove, pengelolaan karbon, dan pendanaan risiko bencana.
Namun, besarnya dana saja tidak cukup untuk membangun kepercayaan. BPDLH juga perlu menjaga kredibilitas dalam menghubungkan sumber pembiayaan dengan kebutuhan program pemerintah. Karena itu, Suahasil meminta lembaga tersebut terus memperkuat perannya sebagai penghubung antara pendanaan dan pelaksanaan agenda lingkungan.
Dengan demikian, BPDLH perlu memastikan bahwa pengelolaan dana berjalan searah dengan kebutuhan perlindungan lingkungan yang ditangani kementerian dan lembaga pemerintah.
Kemenkeu Dorong Sinergi Pendanaan Internasional dan APBN
Selain menjaga kredibilitas, Suahasil meminta BPDLH memperkuat sinergi antara pendanaan mitra pembangunan internasional dan program pemerintah yang menggunakan APBN. Sinergi tersebut perlu terlihat secara konkret, termasuk dalam agenda pemerintah dan penganggaran perubahan iklim.
Suahasil menilai Indonesia perlu menunjukkan arah kebijakan dan komitmen anggaran nasional secara jelas kepada mitra internasional. Dengan cara ini, pemerintah dapat menjelaskan bagaimana dukungan dari mitra pembangunan melengkapi program yang telah masuk dalam anggaran negara.
Lebih lanjut, Suahasil menegaskan bahwa Indonesia perlu menempatkan pendanaan internasional sebagai pelengkap APBN. Artinya, dukungan dari mitra pembangunan harus memiliki keterkaitan yang jelas dengan agenda pemerintah, bukan berjalan sendiri.
Oleh karena itu, hubungan antara program pemerintah, anggaran nasional, dan pendanaan internasional menjadi penting. Pendekatan tersebut dapat memperkuat kredibilitas Indonesia saat menjelaskan komitmen dan kontribusi anggaran untuk perlindungan lingkungan hidup.
Suahasil Minta BPDLH Perkuat Pooling Fund Bencana
Selain mendukung program lingkungan, BPDLH juga mengemban tugas mengelola Pooling Fund Bencana (PFB). Dalam arahannya, Suahasil meminta lembaga tersebut memperkuat pengelolaan dana bencana agar mampu mendukung kesiapan Indonesia menghadapi berbagai risiko.
Ia berharap PFB berkembang menjadi mekanisme pendanaan jangka panjang. Dengan begitu, instrumen ini tidak hanya berfokus pada kebutuhan pembiayaan jangka pendek, tetapi juga membantu Indonesia membangun kapasitas menghadapi risiko bencana secara berkelanjutan.
Karena itu, BPDLH perlu menjaga kualitas pengelolaan PFB dan menjalankan amanah tersebut secara bertanggung jawab. Pengelolaan yang baik akan menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan terhadap lembaga pengelola dana.
BPDLH Perlu Perkuat Tata Kelola dan Kolaborasi
Menutup arahannya, Suahasil berharap peringatan tujuh tahun BPDLH memperkuat kolaborasi, tata kelola, dan inovasi pembiayaan lingkungan hidup. Ia juga mendorong BPDLH menjaga kepercayaan sekaligus memperluas dampak pendanaan yang dikelolanya.
Di sisi lain, BPDLH diharapkan mendukung pembangunan ekonomi yang berjalan seiring dengan kelestarian lingkungan. Untuk mencapai tujuan tersebut, lembaga ini perlu terus menghubungkan sumber pembiayaan dengan agenda pemerintah dan kebutuhan nyata di lapangan.
Dengan kredibilitas yang kuat serta sinergi antara donor dan APBN, BPDLH dapat terus berkontribusi terhadap perlindungan lingkungan hidup Indonesia. Pada akhirnya, kolaborasi pendanaan yang terarah menjadi salah satu unsur penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.
Catatan Poin Penting
- BPDLH telah mengelola dana US$1,3 miliar dari donor dan APBN sejak berdiri.
- Dana tersebut mendukung rehabilitasi mangrove, pengelolaan karbon, dan pendanaan risiko bencana.
- Suahasil Nazara meminta BPDLH memperkuat sinergi pendanaan internasional dengan program pemerintah dan APBN.
- BPDLH perlu mengembangkan pengelolaan Pooling Fund Bencana sebagai mekanisme pendanaan jangka panjang.
- Kemenkeu mendorong penguatan kredibilitas, tata kelola, dan inovasi pembiayaan lingkungan hidup.